Installs into .claude/skills of the current project.
Sponsors
SSkills DirectorySkills Directory
Know which skills are safe — weekly.
SSkills DirectorySkills Directory
Is that skill safe to install?
Are you the author of Humanizer Id Hukum Regulasi?
Add the live security badge to your README. It updates with every re-scan.
[](https://www.skillsdirectory.com/skills/apissaj-humanizer-id-hukum-regulasi)
---
name: humanizer-id-hukum-regulasi
description: Use when auditing or editing Indonesian legal analyses, policy briefs, regulations, or product claims.
version: 2.4.6
author: Hafizh Muzani / Hermes Agent
license: MIT
platforms: [linux, macos, windows]
metadata:
hermes:
tags: [writing, editing, bahasa-indonesia, hukum, regulasi]
category: creative
homepage: https://github.com/apissaj/humanizer-id
parent: humanizer-id
---
# Humanizer ID — Hukum & Regulasi
Sub-kaidah domain Humanizer ID untuk analisis hukum, naskah akademik/kajian regulasi, kebijakan publik, draf peraturan, dan klaim produk (*Hukum dalam Teroka Linguistik*, Penerbit BRIN 2023). Muat berkas ini setelah `humanizer-id` (induk).
---
### A. Batas Zona Terlarang & Kepatuhan Kaidah Bahasa (BRIN 2023, hlm. 40–42)
1. **Pola:** menyunting langsung redaksi klausul kontrak, akta, paten, atau bunyi pasal undang-undang yang sudah sah berlaku → **Perbaikan:** **DILARANG** mengubah redaksi dokumen hukum mengikat secara sepihak; jalankan **Mode AFTER (`--report`)** untuk memberi catatan temuan bernomor saja tanpa mengubah teks pasal/kontrak — **Sebab:** pengubahan diksi klausul berisiko membuka celah sengketa hukum (`SKILL.md` Seksi 1.A).
2. **Pola:** menganggap bahasa hukum bebas dari kaidah EYD V dan KBBI (*kosmetika*, *obyektif*, *praktek*) → **Perbaikan:** *kosmetik* (nomina/adjektiva baku), *objektif*, *praktik* — **Sebab:** bahasa hukum tetap wajib mematuhi kaidah pembentukan kata, ejaan, dan struktur kalimat bahasa Indonesia baku (`HKT-001`, hlm. 41–42).
---
### B. Anti-Multimakna, Pasif Normatif & Struktur Pasal (BRIN 2023, hlm. 43, 60–74)
1. **Pola:** kalimat norma/definisi bermakna ganda atau menumpuk `jika ... maka ...` dalam satu kalimat (*Jika pelanggaran terjadi, maka sanksi dikenakan...*) → **Perbaikan:** pecah syarat dan akibat secara tegas atau hapus `maka` agar klausa utama jelas (`SPK-001`, hlm. 65–67, 74) — **Sebab:** bahasa hukum tidak boleh mengandung multimakna karena menimbulkan ketidakpastian hukum (hlm. 60).
2. **Pola:** mengubah kalimat pasif normatif pasal (*Pemilik nomor notifikasi dikenai sanksi administratif*) dengan alasan "kekurangan objek" → **Perbaikan:** pertahankan struktur `S – P(pasif) – Pel` — **Sebab:** konstituen di sebelah kanan predikat pasif pasal adalah **pelengkap** yang sah secara gramatikal (hlm. 42–43, 63).
3. **Pola:** menyamakan atau membalik urutan frasa istilah hukum berpola DM (*penghinaan ringan*, *pemberitaan palsu*) dan MD (*palsu persangkaan*), atau mengganti kata kerja hipotesis *meng-* (*menyerang*, *menuduhkan*) dalam rumusan pasal → **Perbaikan:** pertahankan urutan inti-penjelas asli dan makna hipotesis *meng-* ('dugaan perbuatan sebelum putusan tetap') — **Sebab:** perubahan struktur istilah KUHP mengubah tafsir unsur delik (hlm. 69–73).
4. **Pola:** kalimat kajian hukum berjela-jela (kalimat majemuk bertingkat >3 klausa, inversi berlapis, pengulangan kata berlebih) → **Perbaikan:** sederhanakan struktur kalimat kajian agar terbaca jelas oleh sasaran publik tanpa menghilangkan presisi norma (hlm. 15–17, 34, 202).
---
### C. Diksi Klaim Produk Realistis & Padanan Hukum Baku (BRIN 2023, hlm. 46, 51–53, 209–213)
1. **Pola:** klaim mutlak atau melampaui batas kategori regulasi (*membunuh kuman 100%*, *menghilangkan ketombe secara permanen*, *menghilangkan kerutan* pada kosmetik) → **Perbaikan:** gunakan verba proses realistis yang sesuai kategori (*melawan kuman*, *membantu mengurangi ketombe*, *mengurangi munculnya kerutan*, *merawat*, *melindungi*) — **Sebab:** perbedaan klausa (*mengurangi* vs *mengurangi munculnya*) menentukan batas hukum obat vs kosmetik serta kebenaran klaim (`HKT-012`, hlm. 46, 51–53).
2. **Padanan istilah hukum baku (`data/glosarium-lintas-bidang.json`):**
- *legal standing* → **kedudukan hukum**
- *force majeure* → **keadaan kahar**
- *dissenting opinion* / *concurring opinion* → **pendapat berbeda** / **pendapat searah**
- *pro bono* → **bantuan hukum cuma-cuma**
- *due diligence* → **uji tuntas**
- *compliance* → **kepatuhan**
- *non-disclosure agreement (NDA)* → **perjanjian kerahasiaan informasi**
- *dispute settlement* → **penyelesaian sengketa**
- *cybercrime* → **kejahatan dunia maya**; *omnibus law* → **undang-undang sapu jagad** (hlm. 58, 211–213).
```bash
# Audit kajian/draf regulasi tanpa mengubah teks asli (Mode AFTER)
python scripts/audit.py naskah-hukum.md --report
```